H. Noorillahi Kembali Pasang Plang
Penguasaan Tanah
Depok (MP) – Direktur Utama PT. Pagar Kandang Sakti (PKS) H.
Noorillahi kembali memasang plang nama penguasaan tanah, lima hari sebelumnya
H. Noorillahi telah memasang plang penguasaan tanah di Blok Keramat Kel. Pondok
Petir kini pemasangan plang penguasaan tanah di RT 05/03 Blok H. Elah Kel.
Pondok Petir, yang turut di monitor Babinsa dan Binmas Bojong Sari – Sawangan.
Dan rencana kedepan Direktur Utama PT PKS ini, akan
memasang plang pengusaan tanah SK Kinag pelimpahan dari CV. Pagar Djaja yang
peruntukan awal untuk Karyawan Departemen Perhubungan Udara (Deperhud) yang ada
di wilayah kota Depok, nantinya akan dilakukan hal yang sama di wilayah Bogor
dan Tangerang.
Sebelum pemasangan plang penguasaan tanah berdasarkan SK
Kinag no. 205/D/VIII-54/1964 terlebih dahulu H. Noorillahi memberikan
pemberitahuan melalui tembusan kepada Walikota Depok, Polres Metro Depok, BPN
Depok, Camat Bojong Sari, Polsek Sawangan Koramil Sawangan dan Lurah Pondok
Petir.
Salah seorang penggarap yang ada di lokasi yang mengaku
bernama Nusa dengan usia 67 Tahun ketika diminta keterangan wartawan
mengatakan, setahu saya belum pernah dengar dibebaskan sama siapa – siapa cuman
waktu orang tua saya bukan saya, karena saya mantu hanya meneruskan menggarap,
kalau orang tua mungkin pernah menerima tapi saya tidak tahu berapa – berapa
dapatnya.
H. Noorillahi ketika dikonfirmasi wartawan pekan lalu di
area pemasangan plang penguasaan tanah mengatakan, mengenai keberadaan rumah
yang ada disini saya tidak tahu, setahu saya mendengar informasi dia melalui
Sertifikat dari empat instansi, sedangkan empat instansi sudah dicabut, karena
empat instansi gugur kalah dengan PP no. 224 tahun 61, pembebasan ini harus
kolektif, apa lagi harus membayar pada Negara, sedangkan yang membayar pada
Negara maupun penggarap hanya CV. Pagar Djaja.
“Melalui pencairan dana dari, R. Garnadi Karta Widjaya menyerahkan
ke Muhamad Tohir bin Naidi didampingi Haji Saroh dan Ibu Rohati, CV. Pagar
Djaya membayar pada Negara tahun 1965 untuk Pondok Petir saja Sekitar 19,5Ha,
sisa penjualan dari Reni Jaya dan sudah keluar draf dan gambar ukur dari BPN
Bogor tahun 1977, tahun 1965, 1966, 1967 pembayaran ada semua terlampir, telah
membayar kepada penggarap dan Negara,” ucap H. Noor.
“Tugas
saya hanya membenahi, menertibkan tanah – tanah sesuai dari SK Gubernur maupun
PP 224 tahun 1961, karena dari Mendagri tahun 1997, 1999, 2013 telah dicabut
kepada empat instansi untuk pengurusannya karena tidak pernah membayar kepada
negara maupun pemerintah, pembayaran pajak – pajakpun tidak ada,” tambahnya.
“Sekali
lagi saya tegaskan tugas saya hanya menertibkan, membenahi, mana tanah SK Kinag
dan yang mana tanah girik kadang – kadang dituker. Tanah girik dikasih tanah Sk
dan tanah SK dikasih tanah girik kasihan masyarakat, kalau yang sudah terbangun
rumah kita ganti rumahnya, kita nanti berlanjut ketempat lain yang menyagkut
pembebasan CV. Pagar Djaya yang tumpang tindih, yang tidak jelas oknum – oknum
yang tidak bertanggung jawab yang hanya mencari uang. Dengan dasar SK Kinag,
sedangkan SK Kinag itu kutipan dan tidak bisa diangkat suratnya secara
perorangan itu sudah tertera di Undang – Undangnya kita benahi agar masyarakat
mengerti. Untuk di wilayah Pondok petir ada 4 titik yaitu: Blok Jengkol, Blok
Keramat, Blok Uti dan disini Blok H. Elah sesuai gambar ukur dari BPN tahun
1977, Papar H. Noorillahi
Ditempat
yang sama salah satu warga yang sudah membangun rumah dan memiliki bukti
Sertifikat Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, MA ketika diminta keterangan wartawan dengan
nada bijaknya mengatakan, saya tinggal sejak tahun 1997 membeli tanah sejak tahun 1979 ada buku besarnya asalnya
dari kapling P dan K.
“Saya kira didudukan saja masalahnya, saya juga seorang
peneliti konflik di Indonesia, bagus kita diskusikan segala sesuatu, yang dulu
itu Inkopau sekarang yang satu ini, bagi masyarakatkan ada dualisme yang harus
diselesaikan, oleh karena itu menurut saya bawa duduk dan kemudian kemana mau
duduk kalau kamikan warga yang menempati dengan jalur hukum yang berlaku, jadi
enggak usah dengan saya, tapi bawa duduk mungkin dengan Lurah, Camat, Walikota,
Badan Pertanahan Nasional, jadi dengan bukti – bukti yang ada,” ujar Prof. Dr.
Rusmin Tumanggor.
Dengan nada yang Khas Prof. Rusmin sedikit menceritakan
permasalahan yang pernah ada, kala itu dengan Inkopau, “Saya sudah bilang
dengan Inkopau waktu itu jika anda menang kunci saya serahkan dengan sertifikat
karena sayapun tidak mau tinggal di tanah yang haram, tapi kalau anda tidak
benar legowo, tidak usah anda lanjutkan, waktu rapat dulu disini, kita bahas
surat mereka semua lalu mereka tidak bisa jawab.”
“Kalau saya asal benar ini tanah orang yang berhak, saya
demi Allah saya serahkan Sertifikat, anak saya banyak, tidak mau saya tinggal
di rumah yang haram, tanah yang haram tapi kalau tidak legowolah masing –
masing untuk kembali ke pos masing – masing nah gitu, tidak ada masalah dengan
saya tetapi kita pelajari dulu semuanya, kan kita negara hukum, tapi jangan
dengan saya saja, kan ini 117 kavling setahu saya di ajak duduk diajak
Pertanahan nasional kembali karena sayapun baru baca juga itu, nanti
historisnya dikaji apapun itu nanti dikaji secara tim jangan kita dipinggir
jalan,” ucapnya dengan nada datar.
Konflik tanah di wilayah Kota Depok sangat besar, banyak
sebidang tanah memiliki sertifikat lebih dari 1 bahkan ada yang menyebut
sebidang tanah bisa ada 10 sertifikat, permasalahan yang ada tidak bisa
dibiarkan begitu saja dan harus ada pendataan, pembenahan, pemecahan
permasalahan dari penguasa Kota Depok, tidak harus menunggu laporan dan jangan sampai banyak masyarakat menjadi
korban para bandit/ mafia tanah. [Adjuna]
