Konsultan Pengawas Tidak Profesional Proyek Asal – Asalan

 Depok Melayu Pos,

Pekerjaan Infrastruktur Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Depok yang dikerjakan pihak ketiga melalui hasil lelang dan diawasi oleh konsultan pengawas diduga banyak yang tidak sesuai RAB. Sepertihalnya yang terjadi pada pekerjaan proyek penurapan kali Cimpaeun yang beralamat di Rt 02/02 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok yang dikerjakan CV. Sembilan Sembilan dengan anggaran Rp. 159.992.000,- dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender  dan diawasi oleh konsultan pengawas PT.Galih Rereka Manunggal, diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh konsultan perencana.

Berdasarkan spesifikasi pada gambar pekerjaan tersebut kedalaman pondasi seharusnya 50cm dan ketebalan pondasi 60cm. Dari hasil investigasi Melayu Pos pada pekerjaan proyek tersebut kedalaman pondasi banyak yang kurang dari 50cm dan ketebalan pada pondasinya yang seharusnya 60cm namun hanya 40cm. Bukan hanya itu pada titik awal pemasangan batu, seperti hanya mengikuti kontur tanah, bagian bawah sangat tidak seimbang dengan bagian atas dikhawatirkan hasil pekerjaan tidak bertahan lama.

Beberapakali MP kelokasi proyek tidak pernah sekalipun bertemu dengan Konsultan pengawas. Budi salah seorang anggota LSM Pilar  ketika ditemui MP dilokasi proyek mengatakan, pekerjaan ini jelas tidak sesuai dengan speknya, dalam hal ini dinas harus menindak tegas pelaksana pekerjaan.

“Saya sudah melakukan pengukuran pekerjaan ini dan sangat jelas pekerjaan ini asal – asalan, hingga kini saya juga belum bertemu dengan konsultan pengawas, untuk apa pemerintah membuang buang anggaran kalau pekerjaannya seperti ini, ini telah merugikan masyarakat dan Negara,” papar Budi.

Menurutnya, pelaksana pekerjaan proyek CV. Sembilan Sembilan adalah orang partai penguasa saat ini di Kota Depok, apakah karena orang dekat penguasa hingga pekerjaannya asal. Ini tidak boleh didiamkan begitu saja.

“jangan karena orang partai dapat seenaknya saja mengerjakan proyek tidak sesuai dengan perencanaan, kita lihat nanti apakah Dinas Bina Marga berani bertindak tegas atau tidak,” tegas Budi.[Jun]