Kab. Bogor, Melayu Pos
Program RTLH melalui Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dari anggaran APBD kab.Bogor sebanyak 25 unit rumah warga miskin yang akan direhab dari setiap desa penerima bantuan RTLH dengan anggaran Rp.6000.000,- perunit, 13 unit rumah di termin pertama hampir seluruhnya rampung. Program bantuan rumah tidak layak huni ini terindikasi banyak dilakukan penyimpangan oleh oknum Kades yang desanya menerima bantuan RTLH. Seperti halnya pada Desa Cidokom Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor diduga kuat telah menyunat dana bantuan RTLH.
Dari hasil investigasi tim Melayu Pos pada desa Cidokom beberapa waktu lalu terlihat banyak kejanggalan, tidak adanya penggunaan keramik pada teras rumah RTLH namun lantai sudah di haluskan (di aci) dan diduga kuat pemberian barang – barang untuk rumah tidak layak huni tersebut tidak sesuai anggaran yang telah ditentukan.
Us salah seorang warga miskin Desa Cidokom penerima bantuan RTLH ketika diminta keterangan MP beberapa waktu lalu dikediamannya mengatakanyang saya terima seharusnya Rp.5 Juta, dipotong admnistrasi RP.500.000,- tinggal Rp. 4,5 Juta, yang Rp. 1 Juta buat bayar tukang yang kerja, yang Rp. 3,5 Juta saya terima dalam bentuk barang.menurutnya ini adalah penjelasan dari BPD dan LPM mandor Aning, rinun dan godang lpm wilayah lain.
Ditempat terpisah, A. Dahlan H selaku Kades Cidokom ketika dikonfirmasi MP beberapa waktu lalu dikediamannya mengatakan, saya belum menandatangani yang 100% dari LPM, program ini sudah saya serahkan ke LPM. “ kalau untuk administrasi dokumentasi per rumah dipotong Rp.100.000,- sampai Rp.150.000,- itu wajar karena administrasi dan dokumentasi darimana anggarannya, kita boleh dikatakan lurah masih nombok,” tandasnya.
Pernyataan kades pungkiri kenyataan yang terjadi dilapangan, Ditempat lain Sekjen LMR-RI Kab. Bogor Benny dengan timnya ketika di mintai keterangan MP beberapa waktu lalu selesai melakukan invetigasi dan pendataan mengatakan, dalam hal ini Kejari harus segera turun dan memeriksa Kades Cidokom selaku penanggung jawab bantuan RTLH Desanya, kami kemarin telah bertemu Ketua LPM menurutnya ia hanya terima Rp. 5 juta per unit dari kades. “dari data kami jumlah anggaran yang di salurkan tidak sesuai. Ini uang untuk rakyat miskin masa mau disunat juga, kami berharap dinas, instansi dan institusi terkait lainnya segera menyikapi dan kroscek langsung ke lapangan jangan hanya menerima laporan saja.”tegas Benny. [Jun]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar